NASIONAL – Anggota Komisi III DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi seorang buronan, merujuk pada Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi proyek e-KTP yang saat ini berada di Singapura. Tannos menolak kembali ke Indonesia dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
Mafirion menilai langkah Tannos bukan hanya upaya menghindari proses hukum, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap kedaulatan hukum Indonesia.
“Kasus ini menjadi batu ujian, bukan hanya bagi KPK, tapi bagi seluruh sistem penegakan hukum kita,” ujar Mafirion saat dihubungi di Jakarta, Senin (tanggal sesuai kebutuhan).
Ia mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk lebih agresif dan strategis dalam mengawal proses ekstradisi. Menurutnya, semua dokumen hukum harus dipersiapkan secara rapi dan meyakinkan.
“Kementerian juga perlu berkoordinasi erat dengan otoritas Singapura, baik melalui jalur diplomatik maupun hukum, guna menghadapi permohonan penangguhan yang diajukan oleh Tannos,” tambahnya.
Mafirion juga menegaskan pentingnya memanfaatkan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah disahkan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberantas kejahatan lintas negara.
Tak hanya itu, ia meminta agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membekukan paspor Paulus Tannos serta mencabut seluruh akses terhadap dokumen keimigrasian yang bisa membantunya melarikan diri.
“Memperbarui daftar cegah dan tangkal di seluruh pintu imigrasi nasional dan bekerja sama dengan Interpol serta otoritas imigrasi Singapura,” tegas Mafirion.
Menurutnya, penyelesaian kasus Tannos bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut wibawa dan kehormatan bangsa.
“Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat. Keberhasilan membawa pulang Tannos akan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memerangi korupsi, tanpa kompromi,” pungkasnya.
