Perkuat Ekonomi Pesisir, Kemenkop dan KKP Kembangkan Koperasi Merah Putih di Bangka Selatan

Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri) bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan saat penandatangan kerja sama di Kampung Nelayan Desa Tukak, Jumat (19/12/2025). (Dok. Ist)

Faktalampung.id, NASIONAL – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. Fokus utamanya adalah pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) modern yang berlokasi di Kampung Nelayan Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, hadir langsung dalam acara penandatanganan yang berlangsung pada Jumat tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

“Kerja sama ini tentunya untuk memperkuat integrasi program Kampung Nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Ferry Juliantono.

Integrasi Rantai Pasok Perikanan

Ferry menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya melibatkan dua kementerian, tetapi juga menggandeng Pertamina Patra Niaga. Sinergi ini difokuskan di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, untuk mendongkrak taraf hidup nelayan setempat.

Melalui skema kolaborasi ini, diharapkan proses bisnis perikanan dari hulu ke hilir menjadi lebih efisien dan menguntungkan masyarakat.

“Dengan adanya penandatangan kerja sama ini tentunya produksi, pemasaran, dan distribusi produk perikanan dapat berjalan dalam satu rantai nilai berkelanjutan,” tambahnya.

Wujud Asta Cita Presiden Prabowo

Pengembangan Koperasi Merah Putih ini dinyatakan selaras dengan visi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen membangun koperasi serupa di seluruh wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara dalam menata sistem ekonomi yang berkeadilan.

Ferry menyoroti pentingnya peran negara untuk menyeimbangkan mekanisme pasar agar tidak merugikan rakyat kecil.

“Presiden Prabowo Subianto bercita-cita negara hadir untuk mengatur sistem dan praktek ekonomi Indonesia. Kalau kemarin, praktik sistem ekonomi diserahkan mekanisme pasar yang terlalu bebas mengakibatkan banyak sekali masalah ketidakadilan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja,” tegasnya.

Dengan kehadiran koperasi ini, pemerintah ingin memastikan ekonomi kerakyatan tidak kalah bersaing dengan aktor-aktor bisnis besar yang kerap mendominasi pasar. Target besar pun telah ditetapkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional mulai dari tingkat desa.

“Presiden telah membentuk 80.000 KMP untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian nasional,” pungkas Ferry.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *