FAKTA LAMPUNG / Pesisir Barat — Penyelidikan terkait dugaan korupsi pada proyek rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) semakin memanas.
Pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pesisir Barat terkesan saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi mengenai masalah ini.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pesibar, Septono SKM.MM., yang ditemui di kantornya pada Jumat (7/11/2025), mengelak untuk memberikan jawaban teknis. Ia justru mengarahkan awak media untuk bertanya langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pelaksana kegiatan.
Septono berdalih, perannya hanya sebatas memastikan tahapan-tahapan kegiatan berjalan semestinya karena tidak memahami secara teknis terkait konstruksi.
”Karena saya sendiri tidak memahami masalah teknis konstruksi, maka dibentuklah tim yang kompeten agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kilahnya.
Ia menambahkan, jika pekerjaan tersebut tidak sesuai, pihaknya akan memberikan teguran tertulis kepada pelaksana kegiatan. “Coba itu pertanyakan langsung kepada PPK, konsultan perencanaan, konsultan pengawas serta pelaksana kegiatan di lapangan,” ujar Kadiskes, melempar tanggung jawab.
Sikap ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai lemahnya tingkat pengawasan serta dugaan adanya tahapan perencanaan yang licik agar anggaran mudah diselewengkan. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab maraknya praktik korupsi oleh kontraktor pada proyek-proyek di Dinkes Pesibar.
Tidak jauh berbeda, Ronal, selaku PPK proyek tersebut, juga berkelit saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Ronal menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan kegiatan berdasarkan hasil dari konsultan perencanaan yang kemudian dituangkan dalam gambar.
Ia juga mengklaim telah melakukan pengecekan lokasi bersama konsultan sebelum pelaksanaan kegiatan.
Di akhir pertemuan, Ronal bahkan terkesan menantang media dengan mempertanyakan pengetahuan awak media mengenai Rincian Anggaran Biaya (RAB).
”Bapak kan tidak tahu RAB serta rinciannya seperti apa, sebaiknya bapak mengkonfirmasi langsung dengan konsultan perencanaan dan konsultan pengawas agar semuanya jelas,” ujarnya.
Pernyataan Ronal ini semakin memperkuat indikasi bahwa baik Plt. Kadiskes maupun PPK menghindari tanggung jawab atas dugaan korupsi dalam proyek rehab Poskesdes Pekon Mon.
(Budi Irawan/Redaksi)
