Fakta Lampung, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) melalui berbagai strategi peningkatan keterampilan dan penempatan kerja. Upaya ini menjadi perhatian serius setelah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung merilis data TPT Agustus 2025 sebesar 4,21 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat 4,19 persen.
Meski kenaikan tipis ini menunjukkan fluktuasi kecil dalam tiga tahun terakhir, TPT tertinggi masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 7,16 persen. Namun, tren TPT lulusan SMK justru menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Thomas Amirico, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berbagai terobosan agar lulusan SMK lebih siap memasuki dunia kerja.
“Kita sedang menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar. Kompetensi siswa harus sesuai dengan dunia industri. Itu yang pertama kita rumuskan,” ujar Thomas, Jumat (7/11/2025).
Selain penyelarasan kurikulum, Pemprov Lampung juga akan meluncurkan dua program strategis: kelas migran vokasi dan corporate go to school.
Melalui program kelas migran vokasi, pemerintah akan membantu siswa yang berminat menjadi pekerja migran, termasuk membuka peluang kerja di luar negeri seperti Jepang. Sementara program corporate go to school memungkinkan dunia industri langsung masuk ke sekolah-sekolah untuk berkolaborasi dengan SMK.
“Nanti perusahaan bisa bekerja sama langsung dengan SMK. Misalnya perusahaan A dengan SMK tertentu. Setelah siswa memenuhi spesifikasi, mereka bisa langsung direkrut perusahaan. Ini sedang disusun dan akan segera kita launching,” jelas Thomas.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung juga menjalankan program pelatihan vokasi berbasis masyarakat yang menyasar kelompok berpenghasilan rendah. Kepala Disnaker Lampung, Agus Nompitu, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk warga dari desil 1 dan desil 2—kelompok masyarakat berpendapatan terendah—agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun usaha mandiri.
“Peserta kita latih keterampilan seperti pengelasan, listrik, alat pertanian, higienitas, dan kewirausahaan. Mereka dibekali kemampuan yang bisa langsung digunakan di lapangan,” ujar Agus, Oktober 2025 lalu.
Program ini telah berjalan sejak Mei 2025 di 22 desa sasaran dengan total peserta mencapai 332 orang, dan ditargetkan mencapai 800 peserta hingga akhir tahun. Setiap pelatihan berlangsung 12 hari, termasuk dua hari uji kompetensi sebagai syarat sertifikasi.
Agus menuturkan, pelatihan vokasi ini bukan hanya meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang usaha baru dan menekan pengangguran secara langsung.
“Kalau masyarakat punya skill dan kompetensi, peluang kerja dan usaha jadi jauh lebih terbuka. Ini yang sedang kita dorong,” kata Agus.
Selain pelatihan, pemerintah juga menjalankan tiga langkah utama dalam menekan TPT: peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi vokasi, perluasan penempatan kerja di dalam dan luar negeri, serta pengawasan norma ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.
“Kami pastikan perusahaan menjalankan aturan ketenagakerjaan, termasuk norma upah, BPJS, dan keselamatan kerja. Pengawasan dilakukan lewat LKP online dan pemeriksaan K3 rutin,” tambah Agus.
Ia menegaskan, seluruh program ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Lampung.
“Upaya ini terus berjalan. Semoga indikator ketenagakerjaan tahun depan menunjukkan hasil yang lebih baik,” pungkasnya.
