Faktalampung.id, NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengikuti rapat koordinasi strategis terkait percepatan pemulihan pascabencana wilayah Sumatra yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Agenda lintas kementerian dan lembaga ini diinisiasi oleh Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Pemerintah. Fokus utamanya adalah mengurai masalah lapangan dan mencari solusi terintegrasi untuk tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor.
Kejar Target Sebelum Ramadan
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua Satgas Pemerintah Tito Karnavian, Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco, serta jajaran menteri teknis seperti Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Sekretaris Utama BNPB.
Dalam pertemuan ini, Tito Karnavian menekankan urgensi waktu pengerjaan pemulihan.
“Upaya pemulihan pascabencana ini harus dioptimalkan pada rentang waktu saat ini mengingat pada pertengahan bulan Februari mendatang, sebagian masyarakat Indonesia termasuk di wilayah terdampak bencana Sumatra mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadhan,” kata Tito Karnavian.
Terdapat sebelas poin utama yang menjadi fokus tugas Satgas, meliputi percepatan pembersihan lumpur, perbaikan akses darat, penanganan pengungsi, pemulihan pemerintahan daerah, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, rumah ibadah, dukungan tradisi meugang di Aceh, hingga pembentukan media center.
BNPB Targetkan Data Rampung 10 Hari
Dalam struktur Satgas, Kepala BNPB ditunjuk sebagai Wakil Ketua II yang berperan sebagai koordinator rehabilitasi serta walidata rujukan. Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, melaporkan perkembangan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hingga Sabtu (10/1), dokumen R3P untuk Sumatera Barat telah rampung di 13 kabupaten/kota dengan estimasi kebutuhan Rp 18,3 triliun. Sementara itu, progres di Sumatera Utara baru mencapai 60 persen dan Aceh 35 persen.
“Arahan Ketua Satgas Percepatan Pemulihan, Pak Tito tadi untuk mempercepat proses pendataan di Provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Kami usahakan dalam 10 hari kedepan data R3P di kedua provinsi tersebut bisa diselesaikan,” ujar Dr. Rustian.
Guna mempercepat proses, disepakati bahwa pencairan dana bantuan bagi warga terdampak dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu data R3P final 100 persen.
Operasi Modifikasi Cuaca Terus Berjalan
Selain pendataan, BNPB juga terus menggenjot operasi lapangan. Mengingat curah hujan masih tinggi, BNPB mengerahkan 11 unit pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang beroperasi 24 jam mengamankan langit Sumatra.
Armada tersebut tersebar di tiga pos, yakni empat unit di Aceh, tiga unit di Sumatera Utara, dan tiga unit di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan beriringan dengan penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).
