DPP KNPI Kembali mendatangi Gedung KPK Merah Putih Meminta KPK segera periksa Sarmuji dan Kahar Muzakir di kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Rabu 19/11/2025
Wahyu sebagai Waketum DPP KNPI menilai penyelidikan kasus CSR BI-OJK sudah menjadi perhatian publik dan perlu penanganan serius oleh lembaga antirasuah sehingga KPK perlu memintai keterangan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Sarmuji dan Kahar demi membongkar semua aliran dana korupsi CSR BI dan OJK yang telah merugikan Negara.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak menyampaikan bahwa lembaganya akan memeriksa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024.
Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri dugaan keterlibatan dalam penyaluran dana CSR BI-OJK periode 2020–2023.
“Yang jelas, seluruh Anggota DPR Komisi XI, menurut keterangan, ada yang menerima. Semua akan kita periksa,” kata Johanis Tanak, usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah–KPK Wilayah Sumatera Utara di Medan, Selasa (30/9/2025).
KPK juga telah menetapkan dua anggota DPR RI sebagai tersangka, yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (Fraksi NasDem) sejak 7 Agustus 2025.
Keduanya diduga menerima dana dari mitra kerja Komisi XI DPR, yaitu Bank Indonesia dan OJK, melalui yayasan yang mereka kelola.
Namun, kegiatan sosial yang menjadi dasar pengajuan dana tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan.
Akibatnya, KPK menjerat keduanya dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga kini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Sementara itu, sejumlah nama anggota DPR lainnya, termasuk yang kini menjabat sebagai kepala daerah, disebut akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
DPP KNPI menilai kasus CSR BI-OJK merupakan ujian besar bagi komitmen KPK dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Wahyu menekankan bahwa publik menanti langkah konkret dari penyidik agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses tanpa pandang bulu.
DPP KNPI hadir di KPK untuk mendesak agar penyidik mengambil langkah tegas. KPK harus berani membuka ke publik siapa saja yang terlibat, termasuk jika dana CSR itu mengalir ke partai politik,” terang Wahyu.
