Faktalampung.id, NASIONAL – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh proses verifikasi untuk mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk menjamin tidak ada SPPG fiktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan seluruh prosesnya dapat dipantau secara terbuka.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyatakan bahwa setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga kelayakan operasional, dapat diakses dan dilihat baik oleh calon mitra maupun oleh petugas verifikatur.
“Semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat. Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah, ketika alamat disetujui ya berarti enggak ada masalah, ketika ditolak maka verifikatur itu akan memberi keterangan mengapa ditolak,” kata Sony.
Tahapan Verifikasi Berlapis
Sony menjelaskan bahwa proses verifikasi tidak berhenti pada pengecekan alamat. Tahap kedua adalah pemeriksaan status tanah, apakah milik sendiri atau sewa. Calon mitra diwajibkan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat hak milik atau dokumen sewa-menyewa yang valid.
“Verifikatur akan melihat, cocok atau enggak alamat dengan sertifikat. Apabila berbeda maka akan ditolak. Ketika ditolak di dalam kolom diberikan keterangan alasan mengapa ditolak, dan itu bisa dibaca oleh calon mitra, termasuk ketika sudah masuk ke dalam tahap survei lapangan,” ujar dia.
Tahapan krusial berikutnya adalah proses persiapan dapur, yang seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Sony menekankan pentingnya dokumentasi visual berupa foto dan video selama proses pembangunan dan pengisian kelengkapan dapur.
“Kebanyakan mitra tidak memahami bahwa mereka itu harus mengisi ketika membangun, maka difoto atau masukkan video, itu kemudian progresnya naik 10 persen. Ketika alat masak misal steamer (pemanas) datang, dia harus foto, masukkan dan diunggah, maka kemudian naik 20 persen,” katanya.
Progres verifikasi akan terus meningkat hingga mencapai 90 persen setelah 47 tenaga kerja direkrut dan melampirkan bukti pemeriksaan kesehatan. Tahapan ini ditutup dengan verifikasi pemasok bahan baku.
“Dan yang terakhir adalah supplier (pemasok), daging misalnya, pemasoknya koperasi mana, atau telur dari koperasi mana, ketika itu sudah masuk 100 persen, itu baru kemudian diverifikasi persiapan. Pada saat dilakukan survei, mitra juga tahu siapa petugas yang melakukan survei. Di sini (sistem) terlihat siapa petugas surveinya, mulai dari namanya siapa sampai nomor handphone-nya berapa,” paparnya.
Survei Lapangan dan Rekrutmen Terpusat
Pada tahap survei lapangan, Sony menegaskan ada 20 indikator yang harus dipenuhi mitra agar dapur SPPG dinyatakan layak beroperasi. Seluruh hasil survei, termasuk poin-poin yang belum terpenuhi, akan disampaikan secara transparan.
“Tidak ada yang ditutupi. Ketika kemudian petugas survei tersebut membuat kesimpulan bahwa ada 20 indikator, dari mulai bangunan, lokasi, semuanya, kalau pada akhirnya kesimpulannya itu tidak siap operasional, jelas kok poin mana yang tidak siap atau tidak terpenuhi, dan diberi keterangan apabila tidak siap operasional,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sony memastikan bahwa kepala SPPG tidak dapat membawa timnya sendiri. Proses rekrutmen dilakukan terpusat oleh BGN dengan memprioritaskan 30 persen tenaga kerja dari masyarakat lokal yang tergolong miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2).
“Sehingga ketika kepala SPPG datang membawa orang-orangnya untuk bekerja di sana itu sudah tidak bisa, karena 47 orangnya sudah ada, dan itu warga setempat. Pemerintah meminta justru yang bekerja di SPPG itu 30 persennya merupakan masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrem, desil 1 dan desil 2,” pungkas Sony Sanjaya.
